Penulis : Muhammad Adha Usman ( Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta)

Konsekuensi sebagai negara hukum yang bercirikan negara kesejahteraan modern adalah pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai hukum dasar yang harus ditaati oleh negara dalam pengenaan, pungutan dan penagihan pajak. Selain itu, Pasal 23A UUD 1945 mengandung asas legalitas sebagai salah satu asas dalam negara hukum yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun termasuk negara kalau memerlukan pajak. Asas legalitas memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak, tatkala negara membutuhkan pajak. Di dalam Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 dan perubahannya pada BAB IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2) ‘Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi’. Kedudukan dan Kepastian Hukum Baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang No.48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak mengatur keberadaan Peradilan Pajak, namun pemerintah

(eksekutif) sebagai penyelenggaraan negara dalam hal penyelesaian persengketaan pajak telah membentuk peradilan pajak dengan Undang-Undang No.14/2002 (UU DILJAK). Melihat skema sub peradilan Mahkamah Agung, pengadilan pajak tidak termasuk dalam lingkungan Mahkaman Agung, pembuktiannya bisa dilihat pada Pasal 27 tentang pengadilan khusus Undang-undang No.48/2009 Kekuasaan Kehakiman. Independensi lembaga peradilan yang dimuat dalam Pasal 24 BAB IX Undang – Undang Dasar 1945 Kekuasaan Kehakiman menjadi kekhawatiran adanya interfensi dari lembaga eksekutif. Potensi interfensi lembaga eksekutif sangat besar karena dalam pengangkatan hakim pengadilan pajak melalui rekomendasi menteri keuangan, meski Mahkamah Agung diberi kewenangan dalam hal menyetujui pengangkatan hakim (Pasal 8 ayat 1 Kekuasaan Kehakiman), namun pada dasarnya yang menyangkut dengan jalur koordinasi secara mengikat tidak diatur dalam undang-undang pengadilan pajak. Maka dapat diragukan setiap putusan pengadilan pajak karena ada indikasi membawa kepentingan eksekutif. Upaya hukum yang diatur dalam Undang-undang No.14/2002 Pengadilan Pajak mengandung pententangan norma hukum.Upaya hukum dalam pengadilan pajak hanya pada tingkat banding ini disebutkan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No.14/2002 bahwa putusan pengadilan pajak mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya bahwa tidak ada lagi upaya hukum.
Menurut hemat penulis, kepastian hukum menurut putusan pengadilan pajak terkesan membawa kepentingan eksekutif. Setelah UU PTUN disahkan dan diundangkan, berlaku secara efektif pada tahun 1991 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/1991, diatur mengenai Majelis Pertimbangan Pajak bukan merupakan Badan Peradilan Pajak, melainkan hanya berfungsi sebagai upaya administratif yang berarti keputusannya tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan perkataan lain bahwa keputusan Majelis Pertimbangan Pajak merupakan keputusan tata usaha negara, sehingga dapat diajukan banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Mengingat undang-undang tentang kekuasaan kehakiman telah beberapa kali mengalami perubahan. Undang -undang tentang kekuasaan kehakiman antara lain, Undang-undang No.14/1970, Undang-undang No.4/2004, kemudian Undang-undang No.48/2009. Sementara Undang-undang No.14/1970 menjadi acuan Undang-undang Pengadilan Pajak No.14/2002, hingga saat ini belum ada judicial review terhadap Undang-undang Pengadilan Pajak.
Hal sederhana untuk menghindari prasangka buruk terhadap peradilan pajak maka perlu judicial review Undang-undang No.14/2002 agar mengacu pada Undang-undang kekuasaan kehakiman terbaru No.48/2009. Yang menjadi signifikan judicial review yaitu independent judiciary bahwa lembaga peradilan harus murni merdeka sebagai interpretasi keadilan.

Leave a Reply