Fenomena permasalahan korupsi di Indonesia adalah permasalahan besar bangsa pada saat ini. Perilaku korupsi pada saat sekarang tidak hanya dilakukan oleh pejabat pada level pemerintah pusat atau pejabat semisal Gubernur, Bupati atau Walikota.

Namun saat sekarang dalam segala lini kehidupan di Negara hukum ini termasuk juga penegak hukum baik itu Jaksa, Polisi serta Hakim. Terakhir kita semua dipertontonkan dengan tertangkapnya Panitera Jakarta Selatan dan Walikota Tegal, yang mana perbuatan korupsi tersebut telah merugikan Negara.

Maka dengan melihat persoalan korupsi yang tak kunjung selesai, sehingga tergerak hati semangat anti korupsi oleh Forum Kajian Keadilan Mahasiswa Hukum (FKKMH) Universitas Widya Mataram Yogyakarta untuk menyelenggarakan Seminar Nasional di IST AKPRIND Yogyakarta, Rabu (30/8) dengan mengundang Wakil Ketua KPK RI Saut Situmorang dan Advokat sekaligus Direktur LPBH Nahdlatul Ulama Yogyakarta Dr (can) Hasrul Buamona, S.H., M.H. yang dimoderatori oleh Saiful Salim sebagai Ketua FKKMH, untuk membahas permasalahan korupsi baik yang terdapat dalam ruang lingkup birokrasi, yudikatif serta legislatif.

Dalam Seminar Nasional ini dihadiri oleh sebagian besar mahasiswa-mahasiswi fakultas hukum yang ada di wilayah Yogyakarta.

Wakil Ketua KPK RI Saut Situmorang pada kesempatan itu menyampaikan bahwa sumber daya manusia KPK itu beragam tidak sarjana hukum semata-mata, dikarenakan hal yang terpenting di KPK itu adalah integritas karena itu adalah cara memutus mata rantai korupsi.

“KPK RI juga melakukan kordinasi dan supervise dengan semua lembaga negara sebagaimana perintah undang-undang KPK. Cara mencegah korupsi di Lembaga Negara, yakni dengan mahasiswa harus turut berpartisipasi mengawasi lembaga Negara,” kata Saut.

Selain itu juga, Saut Situmorang berpesan kepada seluruh mahasiswa sebagai kaum muda untuk menanamkan integritas dan menata kaum muda yang idealis yang bertujuan membangun bangsa yang bersih dari korupsi.

Sedangkan Advokat Hasrul Buamona, S.H., M.H. yang merupakan Direktur LPBH Nahdlatul Ulama Yogyakarta memaparkan adanya sistem dalam birokrasi yang membuka peluang korupsi dimana legislatif dan eksekutif sering bersama-sama melakukan manipulasi penambahan anggaran dalam menyusun APDB yang tidak memiliki peruntukkan produktif bagi kemaslahatan masyarakat. “Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor ingin menambah kekayaan secara praktis dengan semangat kerja yang rendah, moral yang rendah serta supremasi hukum yang lemah menjadi penyebab utama,” katanya. Dengan mengambil contoh kasus dugaan korupsi mantan Bupati Sula Ahmad Hidayat Mus, yang sampai saat ini belum tersentuh oleh institusi penegak hukum baik itu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk membawa ke Pengadilan.

Selain itu, lanjut Buamona, kasus korupsi di daerah-daerah dipengaruhi oleh monopoli kekuatan politik lokal yang memiliki pengaruh begitu kuat, sehingga sering menjadikan SKPD melakukan tindakan korupsi demi kepentingan politik khusus pada saat Pilkada, serta pengaruh yang begitu kuat juga sehingga dapat mengintervensi penegak hukum di daerah dengan tujuannya menghentikan kasus korupsi.

Di akhir diskusi Hasrul Buamona dalam kesempatan itu meminta Saut Situmorang untuk mengambil alih dugaan kasus korupsi mantan Bupati Sula tersebut, dengan tujuan keadilan yang dinantikan masyarakat Sula (Pia Sua) dapat terpenuhi sesuai konstitusi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 . “Terlepas dari kekurangan yang di miliki KPK, namun  kita semua harus bersyukur Negara ini masih memiliki KPK yang begitu kuat melawan serangan para koruptor di Negara ini,” pungkasnya.

Leave a Reply