Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah menyusun konsep usulan kenaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2019. Usulan kenaikan gaji pokok ini disusun dengan pertimbangan sudah lebih dari dua tahun PNS tidak mendapat kenaikan gaji pokok.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan mengatakan bila usulan kenaikan gaji pokok tahun 2019 disetujui, maka selanjutnya akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

“Pengajuan usulan kenaikan gaji pokok tersebut juga meliputi analisa kebutuhan anggaran berikut simulasi dampak fiskalnya yang akan dibahas dalam forum antar Kementerian/Lembaga (K/L),” kata Ridwan seperti dikutip dari financedetik, Jumat (2/3/2018).

Direktur Kompensasi ASN (Aparatur Sipil Negara), BKN, Aswin Eka Adhi mengatakan usulan kenaikan gaji PNS ini bergantung pada hasil perhitungan kemampuan keuangan negara yang akan dibahas bersama dengan Kementerian Keuangan dalam forum pembahasan antar Kementerian atau Lembaga.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan akan mengkaji usulan BKN untuk menaikkan gaji PNS tahun depan.

Sri Mulyani mengatakan, ia akan melihat terlebih dulu postur APBN yang tertuang dalam Undang-Undang APBN. Sebab, kenaikan gaji PNS akan memakan anggaran yang besar. Selain itu, kenaikan gaji PNS juga harus akan menyesuaikan juga dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Kerangka Ekonomi Makro.

Hasil kajian nantinya akan dibawa dan diputuskan dalam rapat kabinet di Istana Negara. “Akan dibahas di sidang kabinet,” kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/3/2018), seperti dipetik dari Kompas.com.

Anggota Komisi Keuangan DPR Melchias Marcus Mekeng setuju dengan usulan BKN, asal besaran kenaikannya rasional. Politisi Partai Golkar itu menyebut, dari sisi anggaran keuangan negara memungkinkan untuk menaikkan gaji.

“Tapi hal ini, sepenuhnya tentu bergantung pada kebijakan pemerintah,” kata Mekeng saat dihubungi Tempo.co, Sabtu (3/2018).

Menurut Mekeng, selain menaikkan gaji pokok, pemerintah harus menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi PNS berprestasi. “Karena kenaikan gaji pokok tentu akan ada banyak rumusan rumusannya dan saya kira tidak akan berpengaruh besar,” kata dia.

Namun Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai rencana kenaikan gaji PNS ini biasa dan rutin dilakukan menjelang pemilihan umum. “Biasanya tahun politik untuk menstabilkan dukungan birokrasi,” kata Fahri kepada Tempo, Kamis (1/3/2018).

Tahun depan adalah momen Pemilihan Legislatif bareng dengan Pemilihan Presiden. Fahri tak mendetailkan maksud pernyataannya.

Menurut Ridwan, gaji PNS sudah tiga tahun tak naik. Sedangkan tingkat inflasi dalam dua tahun terakhir bergerak sekitar 6-8 persen, lebih tinggi dari kenaikan gaji maupun daya beli PNS.

“Laju inflasi dalam dua tahun 6-8 persen itu melebihi tingkat daya beli PNS selama periode tersebut,” kata Ridwan. Apalagi kurs rupiah tengah melemah, sehingga menurunkan valuasi mata uang Indonesia

Jika gaji PNS jadi naik tahun depan, maka ini kenaikan kedua di masa pemerintahan Joko ‘Jokowi’ Widodo. Kenaikan gaji pokok terakhir terjadi pada 2015, sebesar 6 persen.

Presiden yang paling sering menaikkan gaji adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam 10 tahun kepemimpinannya, ada kenaikan gaji 9 kali. Sedangkan paling sedikit menaikkan gaji adalah Presiden Soeharto. Selama 32 tahun berkuasa hanya sekali menaikkan gaji.

Tahun ini, pemerintah tak akan menaikkan gaji PNS. Dalam penyusunan skema gaji PNS 2018, BKN bergerak berdasarkan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN 2018 dan Nota Keuangan APBN 2018, tak ada rencana kenaikan gaji buat pelayan publik.

“Sebagai kompensasinya, pada dua tahun terakhir, PNS diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar gaji pokok,” kata Aswin seperti dilansir dari laman BKN, Senin (12/2/2018).

 

sumber : Beritagar.id

Leave a Reply