Pedagang Kaki Lima Pasar Basanohi Sanana yang Penghidupan Ekonominya sangat Bergantung Pada Sepetak Lapak ini mengeluhkan penataan kondisi pasar. Kehidupan Perekonomian pedagang kaki lima pasar basanohi kini sangat bergantung pada sentuhan kebijakan Pemerintah Daerah untuk menata kondisi pasar dan pebertiban pedagang. Kejadian awal, Bersamaan dengan keinginan Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan basar Basanohi, dan saat itu lokasi pedagang kaki lima sangat memprihatinkan karena harus berjualan di badan jalan yang belum beraspal dan becek maka Pedagang Kaki Lima Pasar Basanohi meminta di dampingi oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum  (YLBH-RKS) untuk memediasi keinginan pedagang dengan Pemerintah Daerah karena tidak ingin di gusur paksa.
Dalam proses pendampingan YLBH-RKS berhasil memediasi keinginan Organisasi Pedagang Kaki Lima (SPKLB) dengan Pemerintah Dearah Kabupaten Kepulauan Sula untuk mendapatkan tempat berjualan yang layak, pedagang kaki lima mendapatkan sebuah gedung untuk di gunakan sebagai tempat berjualan.
Dalam pertemuan mediasi yang di hadiri oleh Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Sula yang di wakili oleh Assisten II (Drs Hasan Pawah) , Dinas Perindagkop, Dinas Pengelola Pasar dan beberapa pihak terkait waktu itu telah menghasilakn beberapa kesepakatan diantaranya :
1. Pedagang Kaki Lima Bersedia Memasuki Gedung yang telah di sediakan oleh Penerintah Daerah dengan syarat, segala list kebutuhan penunjang ruangan gedung akan di list oleh pedagang dan di usulkan kepada dinas terkait untuk di lakukan penambahan dan atau pembenahan.
2. Pemerintah Daerah akan menerapkan aturan pengelolaan pasar secara tegas demi kepentingan bersama, diantaranya terkait dengan status pedagang dan keamaanan pasar.
Setelah beberapa bulan pedagang memasuki gedung tersebut, terdapat banyak keluhan yang kemudian di sampaikan kepada pemerintah daerah. Alhasil terjadi pertemuan yang pada saat itu LBH tidak dilibatkan. Dalam pertemuan tersebut di hadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula dan Kapolres Kepulauan Sula. Hasil pertemuanya adalah pemerintah akan melakukan penertiban dan akan mengaktifkan pos pengamanan yang akan di tempati oleh Satpol PP dan Aparat Kepolisian di depan gedung tempat jualan pedagang kaki lima demi menjaga ketertiban dan keamanan pasar.
Pertemuan itu telah terjadi beberapa bulan yang lalu, Namum sampai pada saat kunjugan kami kemarin (Rabu, 7 November 2018) faktanya kesepakatan itu tidak dijalankan sama sekali. Saat ini kondisi pasar khususnya areal jualan pedagang kaki lima sangat memprihatikan, pedagang yang dahulunya bertempat di dalam gedung kini mengeser jualannya ke luar gedung dan melakukan aktifitas jual beli di badan jalan tempat lintasan pembeli untuk mengakses pasar. Sementara sebagian pedagang (Anggota SPKLB) masih bertahan di dalam gedung akibat tidak ingin melakukan penjualan di luar gedung karena merasa penting menjaga komitmen bersama, namun konsekuensinya adalah jualan mereka tidak pernah di kunjungi oleh pembeli sehingga mempengaruhi pendapatan harian mereka.
Berdasarkan hasil pemantauan tersebut Maka dengan ini YLBH-RKS sebagai Pendamping Serikat Pedagang Kaki Lima Pasar Basanohi menyampaikan sikap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula agar :
1. Memperhatikan dengan seksama kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Pasar Basanohi
2. Segera melakukan penertiban pedagang kaki lima pasar basanohi yang tidak konsisten dan komitmen terhadap kesepakatan yang telah di sepakati bersama.
3. Menambah dan atau melengkapi kebutuhan-kebutuhan ruangan gedung pedagang kaki lima agar pedagang merasa nyaman melakukan aktifitas jual beli di dalam ruangan.
4. Membuka atau mengaktifkan akses jalan pasar yang layak agar pembeli dapat dengan mudah mengakses penjual di lingkungan pasar basanohi khususnya pedagang kaki lima. (Iksan)

Leave a Reply