Diskusi Publik Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
Oleh : Hasrul Buamona, S.H., M.H. ( Advokat, Konsultan Hukum Kesehatan & Founding HB & Partners )
Persoalan hukum dalam bidang medis dokter di Indonesia begitu mengemuka sehingga tidak bisa dibilang sedikit atau tidak ada sama sekali. Sebagai contohnya pada tahun 2011 kita semua mengetahui melalui pemberitaan baik cetak, televisi dan berita online terkait kasus dokter Dewa Ayu yang melakukan malpraktik medis terhadap pasiennya Siska Makatey di Rumah Sakit Malalayang Manado (Hasrul Buamona,2014). Selain dari kasus tersebut di akhir maret 2017 terdapat pula kasus dugaan meninggalnya bayi akibat kelalaian medis sebuah klinik di Yogyakarta (Catatan LBH Yogyakarta,2017).
Dengan bermunculan kasus medis dokter di bidang hukum khususnya hukum pidana, maka upaya yang akan didalami untuk diungkapkan pertama kali oleh penegak hukum ialah melakukan pemeriksaan menyuluruh kepada pasien (korban) untuk nantinya secara hukum (pro justitia) mendapatkan hasil visum et repertum sebagai alat bukti (vide Pasal 184 KUHAP). Dalam tulisan kali ini, penulis akan menjelaskan visum et repertum dalam perspektif hukum acara pidana kepada seluruh pembaca khususnya mahasiswa kedokteran atau kedokteran gigi serta juga dokter atau dokter gigi itu sendiri.
Pengertian visum et repertum sendiri tidak di jelaskan secara eksplisit dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun dalam kedudukannya visum et repertum adalah sebagai surat keterangan terkait pemeriksaan medis yang dilakukan dokter terhadap pasien atas permintaan penyidik (Polisi) demi penegakkan hukum (pro justitia). Istilah Visum et repertum terdapat dalam staatblad (stbl) tahun 1937 nomor 350 tentang Visa Reperta yang merupakan bahasa latin. Visa berarti penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu; dan reperta berari laporan. Sehingga terjemahan bebasnya penulis ialah suatu laporan khususnya pemeriksaan medis yang didasarkan pada kesaksian telah melihat suatu peristiwa.
Menurut penulis ketika berbicara visum et repertum, maka tidak bisa lepas hubungan hukumnya dengan dokter, rumah sakit dan penyidik serta pasien itu sendiri. Mengapa demikian? dikarenakan perlu diketahui bahwa visum et repertum tersebut ada ketika pasien datang ke rumah sakit lalu kemudian mengikatkan diri secara hukum baik dengan dokter dan rumah sakit melalui informed consent, sehingga akan memiliki hubungan hukum berkelanjutan dengan penyidik dalam hal untuk keadilan (pro justitia)  saat dokter melakukan tindakan medis kepada pasien yang diduga telah terjadi malpraktik, sehingga patut secara hukum penyidik meminta visum et repertum (vide Pasal 133 KUHAP) demi terpenuhinya kebenaran materiil sesuai ajaran hukum pidana dan pro justitia korban dan keluarga korban itu sendiri.
Membahas terkait visum et repertum, maka harus diketahui juga jenis-jenis visum et repertum sebagai berikut (Ohoiwutun Triana,2016) :
visum et repertum untuk pelaku kelainan jiwa;
visum et repertum, penjelasan terkait umur seseorang;
visum et repertum, untuk korban yang masih hidup;
visum et repertum, untuk mayat;
visum et repertum korban perkosaan atau korban dari delik kesusilaan;
visum et repertum, dalam hal penggalian mayat.
Apabila melihat Pasal 184 KUHAP yang mengatur terkait alat-alat bukti yang mana salah satunya terdapat alat bukti Ahli, sehingga dengan jelas bahwa peran dari visum et repertum  untuk memberi terang dan jelas suatu kasus pidana medis. Selain itu Pasal 184 KUHAP yang menjadi acuan untuk melihat peran dan kedudukan hukum  visum et repertum dalam hukum acara pidana, terdapat pula pengaturan terkait kedudukan dokter sebagai ahli sesuai Pasal 133 KUHAP yang mengatur “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan Ahli kepada Ahli Kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”, dan Pasal 134 KUHAP mengatur bahwa “Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban”, serta Pasal 179 ayat (1 ) KUHAP mengatur bahwa “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai Ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau Ahli lain wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”. Dari kedua pasal tersebut jelas mengatur tekait kedudukan ahli dan kemudian secara tidak langsung mengatur tindakan visum et repertum demi keadilan (pro justitia) bagi korban dan keluarga.
Khusus dalam praktik pemeriksaan bedah mayat forensic (otopsi medico legal), maka system yang berlaku di Indonesia adalah system continental, artinya bahwa penyidik yang harus aktif, sedangkan dari pihak dokter hanya bersifat pasif, artinya melakukan bedah mayat ketika ada permintaan dari penyidik yang terbatas pada memberikan penjelasan. Selain itu terbuka peluang untuk visum et repertum tersebut untuk meminta keterangan Ahli dengan tujuan sebagai pertimbangan pendapat dari dokter yang membuat visum et repertum tersebut. Hal ini dibenarkan juga oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menentukan, bahwa sebagai pengganti “visum et repertum” , dapat juga didengar keterangan Ahli yang lain (Soeparmono,2016). Sekiranya menurut penulis ketika terbuka peluang Ahli lain memberikan keterangan dalam visum et repertum,  hal tersebut dibenarkan dalam Pasal 184 KUHAP yang dijelaskan sebelumnya terkait Alat Bukti Ahli yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mendapatkan kebenaran materiil artinya suatu kebenaran yang diperoleh dari fakta-fakta persidangan yang sesuai dengan kadiah hukum acara pidana itu sendiri.

 

Leave a Reply