Oleh :Ismied Usman

                           Sekertaris Eksekutif LKBHMI Cabang Yogyakarta

 

Pasca reformasi, demokrasi di indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Peningkatan partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disalurkan melalui pengaturan mekanisme yang semakin mencerminkan prinsip keterbukaan dan persamaan bagi segenap warga negara. Salah satu bentuknya adalah pelaksanaan pilkada secara langsung. Pelaksanan pilkada secara langsung adalah salah satu wujud instrumet demokrasi lokal dalam rangka menciptakan daerah yang lebih demokratis.

Spirit pelaksanan pilkada secara langsung telah dilangsungkan sejak tahun 2004, berdasarkan ketentuan UU No. 32 tahun 2004, yang sesuai amanat konstitusi pasal 18 sayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis. seiring dengan berjalannya waktu, berbagai perbaikan sistem dan mekanisme telah dilakukan guna menjamin pelaksanaan pilkada secara demokratis, tertib, dan damai.

Hal tersebut menurut G. M. Gafar (politik hukum pemilu, 2010, hlm. 15) dimaksudkan agar pilkada tidak sekedar menjadi prosedural pergantian belaka, ataupun melenggengkan kekuasaan kepala pemerintah daerah. namun, pilkada dimaksudkan untuk menghasilkan pemimpin daerah yang benar-benar memenuhui persyaratan, dan merupakan pilihan rakyat. prinsip pemilu yang jujur dan adil harus menjadi spirit dalam pelaksanaan pilkada.

Pilkada merupakan sarana manifestasi kedaulatan setiap lima tahun sekali, pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. Pilkada juga memiliki beberapa fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertama, memiliki kepala daerah sesuai dengan khendak bersama masyarakat di daerah sehingga ia diharapkan dapat memahami dan mewujudkan khendak masyarakat di daerah. Kedua, melalui pilkada diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada misi, visi, program serta kualitas dan itegritas calon kepala daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Ketiga, pilkada merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol publik secara politik terhadap seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang menopang.

Mekanisme demokrasi yang telah dijalankan, pilkada mendapat perhatian luas dan masih mengundang banyak pertanyaan. Dalam perkembangannya kerapkali sering terjadi “PELANGGARAN” pilkada yang berujung sengketa di MK. ketentuan pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil pemilu, salah satunya sengketa pilkada. “PELANGGARAN” dan kelemahan dalam penyelenggaraan pada setiap tahapan penyelenggaran pilkada tersebut, tafsiran MK mencatat setidaknya terdapat beberapa bentuk “PELANGGARAN” dan kecurangan yang pada umumnya sering terjadi pada setiap tahapan penyelenggaraan pilkada.

“PELANGGARAN” pada tahapan pendaftaran pemilih (DPT) kerapkali data pemilih tetap tidak valid. “PELANGGARAN” berupa manipulasi penghitungan hasil perolehan suara. Penghitungan suara secara bertingkat memungkinkan terjadi kecurangan manipulasi suara. Bentuk “PELANGGARAN” tersebut kerapkali sering terjadi dalam setiap pilkada.

Dalam konteks malut, pilkada selumnya telah terjadi sengketa di MK. “PELANGGARAN” pilkada gubernur dan wakil gubernur malut, berupa manipulasi penghitungan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh KPUD malut. Dengan surat keputusan nomor :74/KPTS/KPU.PROV-029/2013. tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Malut Tahun 2013, tertanggal 18 November 2013 yang memenangkan salah satu kandidat yang berimbas sengketa di MK.

Hal demikian, diikuti pilkada kabupaten Hal-Sel juga terjadi kasus yang serupa. Terjadi “PELANGGARAN” berupa manipulasi penghitungan hasil perolehan suara yang dilakukan KPUD Hal-sel dengan  surat keputusan nomor :34/KPTS/KPU-HS/029.436327/2015. tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Tertanggal 18 desember 2015 yang berujung sengketa di MK.

Berdasarkan diskursus diatas, muncul pertanyaan besar apakah  moment pesta demokrasi dalam pilkada malut 2018 yang hanya memakan waktu  tersisa beberapa bulan kedepan akan berujung sengketa di MK?.

Untuk merajut monumen pilkada malut 2018, kita butuhkan kearifan semua pihak, bekerja dengan nalar intelektual. Paling tidak terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan agar kualitas pilkada malut kali ini benar-benar berjalan sesuai kehendak rakyat, dengan tidak menghilangkan makna demokrasi lokal. Perlu penguatan unsur penyelenggara pilkada, berupa pedoman kerja kolektifitas, profesionalitas KPUD, serta fungsi kontrol yang kuat melalui badan pengawas pemilihan umum  sebagai unsur pengawas jalannya penyelenggara pilkada. Serta kerja tanpa gaduh dan jauh dari pengaruh politik uang.

tingkat kesiapan, pelaksanaan teknis, serta keseriusan panitia penyelenggara pilkada harus benar-benar berjalan sesuai dengan amanah konstitusi. Sebab integritas penyelenggaraan pilkada dan kualitas demokrasi lokal yang secara konsepsional dapat dilihat dari perspektif manejemen panitia penyelenggara pilkada yang tertib dan profesional.

Leave a Reply