Fitri Aprillia Fokatea

(Mahasiswi Pascasarjana Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)

Cita-cita dan perencanaan membangun Sula sesungguhnya tidak akan mampu dijalani oleh dua pihak yang selama ini-pada mereka-kita gantungkan harapan yang tinggi, yakni Pemda dan DPRD. Selama ini, alur dari konsep pembangunan daerah mulai dari narasi hingga penentuan program hanya dilakukan oleh dua pihak tersebut. Hal ini apa efeknya? Keluhan-keluhan yang datang, ketidakpuasan pelayanan, dan ketidakdilan yang sedang kita suarakan saat ini adalah efek panjang dari hasil hanya bekerjanya dua pihak. Tentu kita tidak ingin 15 tahun dimekarkan tetapi kondisi kehidupan hanya seperti menonton kaset tua yang berulang-ulang, nothing change. Lantas, apa yang harus berbeda untuk bisa membaik?

Kehadiran akademisi pada proses pembangunan daerah saat ini adalah hal pertama dan utama yang dibutuhkan para pembuat kebijakan. Kepulauan Sula sebagai DOB yang usia pemekarannya dibawah 20 tahun, seharusnya sadar bahwa kebutuhan akan sumbangsih pikir akademisi menjadi salah satu faktor pembenahan. Sayangnya, Kepulauan Sula masih terisolasi dari hal tersebut. Ada dua hal yang patut di sorot, yakni sejauh mana Pemda dan DPRD memberi porsi dan ruang untuk peran akademisi dalam hal ini mewakili fungsi Tri Dharma perguruan tinggi, dan kesiapan para akademisi untuk kontributif pada daerah. Tentu saja porsi besar yang disorot ialah sejauh mana Pemda dan DPRD mengajak akademisi terlibat dalam nasehat kebijakan serta perumusan program dengan basis data penelitian yang tepat. Jika kuantitas SDM masih belum cukup, perlu memang mendatangkan ahlinya dari luar daerah, yang justru sebagai bahan belajar akademisi Sula agar kelak pada tahun-tahun berikutnya kita sendirilah yang terlibat secara langsung.

Pentingnya peran akademisi ini harus dipahami secara konkrit. Menurut Eko Prasojo, Guru Besar Ilmu Administrasi UI (Kompas, 22/02/18), ada kesenjangan yang sangat besar antara kebutuhan pemerintah dalam penyusunan kebijakan publik atau keputusan politik dengan agenda penelitian serta pengembangan pengetahuan dari akademisi. Karena menurutnya, banyak kebijakan yang dibuat pemerintah tidak berdasarkan bukti (evidence), data, dan pengetahuan. Justru sering kali kepentingan politiklah yang menjadi tolak ukur dalam making decision dan mengabaikan peran intelektual. Hal serupa yang terjadi di Kepulauan Sula dalam keterlibatan akademisi. Untuk keperluan data, tak jarang birokrasi lah yang mengampu hal ini hingga sampai tahap analisisnya. Selain bukan pada wilayah basis kerjanya, tahap pengambilan data serta ilmu untuk menganalisisnya, bukanlah kompetensi yang ada pada birokrasi pada umumnya. Secara administratif hal-hal kelengkapan data itulah yang menjadi fokus wilayah birokrasi.

Mengamini pendapat diatas, Hermanto Halil dalam jurnalnya mengatakan bahwa ada beebrapa poin penting tentang peranan akademisi atau Perguruan Tinggi (PT) dalam konteks pembangunan daerah. Salah tiganya adalah 1) Mengadakan studi-studi kebijakan untuk disumbangkan kepeda pemerintah daerah, sehingga memudahkan dalam menentukan prioritas program pembangunan berdasarkan kebutuhan daerah serta studi evaluatif dalam upaya perbaikan program; 2) Mengembangkan model-model pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sektor-sektor unggulan, yang dapat diangkat dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; 3) Membangun kerjasama antar universitas, pemerintah daerah dan masyarakat lain untuk menyusun kebijakan dan program RPJMD, melaksanakan studi-studi spesifik sehubungan dengan usaha mengembangkan ekonomi masyarakat daerah, melakukan kajian-kajian terhadap program nasional yang akan diterapkan didaerah.

Melihat hal demikian, tentu akademisi yang dibutuhkan adalah para akademisi dengan berbagai lintas ilmu. Jika dibutuhkan tim untuk meneliti tentang kebutuhan ekonomi masyarakat di desa, yang dibentuk adalah orang-orang dengan bidang keilmuan yang sesuai dan mumpuni. Pun termasuk bagaimana mengolah data dan menganalisis dengan metode-metode tepat yang itu hanya bisa dilakukan oleh tim akademisi ahli sehingga hasil data yang akan digunakan sebagai acuan pembentukan program menjadi tepat sasaran dan berdaya guna. Hal ini yang perlu dibangun oleh para pemangku kebijakan agar sadar betapa terisolasinya Kepulauan Sula dari hal-hal urgent tersebut. Terutama sebagai daerah yang sedang tertatih-tatih untuk tumbuh, Sula harus lebih bijak membuka pintu untuk banyak bantuan ide dari berbagai pihak.

Selain meningkatkan efektivitas dan efisiensi program atau output dari kerjasama daerah dan akademisi dalam memaksimalkan pembangunan, pengoptimalisasian peran dan ruang bagi para akademisi dan perguruan tinggi juga akan memberdayakan SDM lokal yang dimiliki daerah. Kesiapan para akademisi dari segi keilmuanpun akan terupdate secara otomatis bila diberi ruang dan dilibatkan secara berkala. Sehingga dalam 20-30 tahun kedepan, Kepulauan Sula sudah mampu memberdayagunakan SDM akademisi dari perguruan tinggi yang dimiliki daerah sendiri. Lebih jauh yang diharapkan, profesi sebagai akademisi bukan lagi hanya dilihat sebagai pelaku pendidikan yang hanya berdiri di depan kelas. Lebih luas harapannya, masyarakat pun jadi lebih peduli dan ikut berpartisipatif dengan menyiapkan anak-anak mereka menjadi putra-putri Sula sebagai akademisi handal untuk dapat berkontributif kepada daerah secara nyata.

 

Leave a Reply