Penulis :

Hasrul Buamona, S.H., M.H ( Advokat – Konsultan Hukum Kesehatan dan Direktur LPBH Nahdlatul Ulama Yogyakarta )

Permasalahan hukum yang kompleks dan berantai di Indonesia saat ini, membuat penegak hukum dituntut bekerja keras dan progresif dengan tetap mengedepankan hati nurani. UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) mengatur bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, selain itu Pancasila sebagai filosofi dasar negara juga telah menjelaskan dalam sila ke-5 bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.Ini memberi gambaran bahwa negara Indonesia adalah negara yang harus memiliki keteraturan dalam menjalankan struktur hukum, sistem hukum dan budaya hukum untuk mencapai keadilan substantif. Menurut Prof Satjipto Rahardjo, penegakkan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (to very meaning) dari undang-undang atau hukum tersebut. Sehingga hukum progresif menuntut keberanian aparat penegak hukum menafsirkan pasal-pasal untuk memperadabkan manusia sebagai subjek hukum, dan bukan sebagai objek hukum. Penegak hukum tidak hanya berdasarkan pada kecerdasan intelektual saja, melainkan juga didasari dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi dan komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain dari pada yang biasa dilakukan(Satjipto Raharjo,2010). Dalam nada yang sama, menurut Hakim Mahkamah Agung  Republik Indonesia Artidjo Alkostar, harus mencapai hukum yang bersukma keadilan dan berspirit kerakyatan dalam pembahruan hukum dan peradilan Indonesia (Satjipto Raharjo,2011).

Pada saat sekarang penegakkan hukum di Indonesia seperti sebilah pisau belati, hanya menunjukkan tajamnya ke bawah, namun tumpul ke atas. Maksudnya penegakkan hukum terhadap orang kecil begitu represif tanpa ada upaya preventif, sedangkan terhadap orang yang memiliki kekuasaan, hukum seakan begitu lunak dan memihak. Rule breaking sebagai upaya strategis menembus kebuntuan legalitas formal merupakan ikon dalam merefleksikan gerakan pemikiran hukum progresif yang digagas oleh Alm Prof.Satjipto Rahardjo,SH. Pemikiran hukum progresif lahir sebagai akibat dari kekecewaan kepada penegak hukum yang kerap berperspektif positivisme dalam menegakkan hukum, yang hanya terpaku pada teks undang-undang tanpa mau menggali nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat (living law).Urgensi pemikiran progresif dengan Bantuan Hukum Struktural sebenarnya dilatar belakangi dengan permasalahan yang sama di mana Bantuan Hukum Struktural (BHS) tidak hanya melihat pada lemahnya penegakkan hukum pada tatanan struktur dan sistem hukum semata, namun melihat juga kaitanya dengan pembuatan kebijakan oleh pemerintah yang tidak berkeadilan hukum dan sosial,  dimana telah dipengaruhi oleh faktor-faktor lain baik politik, ekonomi, dan sosial, yang berdimensi pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM). BHS juga merupakan suatu metode penyelesaian hukum dengan memberi bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) baik litigasi atau non litigasi serta pendidikan hukum bagi masyarakat marginal,yang tidak sekedar memberi bantuan hukum konvensional tanpa menyentuh  permasalahan fundamental yang sering tidak terlihat oleh publik,bahkan oleh penegak hukum itu sendiri.Namun lebih dari itu berfokus pada gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur ekonomi, politik, dan sosial yang sarat akan penindasan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang sewenang-wenang, sehingga masyarakat termarjinalkan. Penegak hukum dan penegakkan hukumnya, sering dimanfaatkan oleh pemerintah dan bahkan pengusaha/pemodal sebagai alat pemaksa dengan menghalalkan segala cara, agar kebijakan pemerintah yang tidak berakeadilan dapat berjalan dengan mulus tanpa ada perlawanan dari masyarakat, sekalipun harus melanggar hak konstitusional masyarakat. Kaitannya dengan ini, terlihat bahwa komponen supra struktur (Pemerintah atau penegak hukum) Indonesia belum menjalankan strukur hukum, sistem hukum dan budaya hukum dengan baik, sehingga terpaku pada pemahaman positivisme hukum yang berdampak pada penyalahgunaan hukum dan kebijakan. Maka dengan ini, urgensi antara pemikiran hukum progresif dan bantuan hukum struktural (BHS) merupakan suatu  penggabungan antara doktrin hukum yang berangkat dari paradigma yang sama bahwa masih lemahnya penegakkan hukum di Indonesia dikarenakan penegak hukum masih berparadigma hukum postivisme dan tidak bernurani, dengan BHS sebagai instrumen bantuan hukum yang melihat bahwa ketimpangan penegakkan hukum di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh hukum yang kaku dan postivisme, namun juga dipengaruhi oleh masalah strukral lain yakni ekonomi, politik,dan sosial. Sehingga menurut penulis urgensi hukum progresif adalah keilmuan yang mampu menjawab masalah ketimpangan penegakkan hukum dan keadilan, dan bantuan hukum struktural adalah instrumen untuk mencapai keadilan hukum dan keadilan sosial.#Mena

 

Leave a Reply