Penulis : Hasrul Buamona,S.H.,M.H.

(Advokat – Konsultan Hukum Kesehatan dan Kandidat Doktor Hukum Kesehatan UII Yogyakarta)

Anak sehat orang tua pun bahagia”, ungkapan ini ialah harapan seluruh orang tua di negara ini. Indonesia yang mencita-citakan sebagai negara kesejahteraan (welfare state) menjadikan kesehatan bagian dari program utama pembangunan negara ini, dikarenakan dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) mengatur bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat,dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, serta Pasal 34 ayat (3) mengatur bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.Tolak ukur kemajuan sebuah negara bilamana Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi dapat dipenuhi negara secara utuh kepada setiap warga negara.

Menjadi persoalan kemudian pada medio Juli 2016 dalam dunia kesehatan Indonesia ditemukan pembuatan dan penyebaran vaksin palsu yang dilakukan oleh pasangan suami isteri di Bekasi, tidak tanggung-tanggung pembuatan dan penyebaran vaksin palsu tersebut, sudah berlangsung lama. Hasil penelusuran Tempo pada 15 Juli 2016 mengumumkan ada beberapa rumah sakit di Bekasi diantaranya Rumah Sakit Sayang Bunda, Rumah Sakit Kartika Husada, Sentral Medika, Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Permata, serta Rumah Sakit Elisabeth (Koran Tempo 15 Juli 2016). Dari beberapa rumah sakit tersebut maka telah banyak juga anak-anak bangsa ini menjadi korban dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, serta Kementerian Kesehatan dan BPOM yang telah lalai mengawasi vaksin palsu tersebut. Terkait kasus vaksi palsu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Menteri Nila F.Moeloek dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR telah menyiapkan sanksi apabila terbukti terlibat maka dapat memberikan sanksi administrasi hingga pencabutan ijin operasi (Koran Tempo 15 Juli 2016).

Chairul Anwar Nidom, sebagai peneliti vaksin merasakan begitu ketatnya aturan standard of procedure mulai dari penyiapan suatu kuman untuk seed vaksin sampai jenis pengujian di tingkat pre-klinik, termasuk pembuangan limbah (Kompas,15 Juli 2016). Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa proses pembuatan vaksin itu sendiri pada intinya tidak semudah seperti yang dibuat pelaku vaksin palsu, namun yang menjadi pertanyaan kemudian mengapa rumah sakit begitu dengan mudah menerima penawaran vaksi palsu dari CV Azka Medika yang bukan distributor resmi vaksin ? kalaupun pihak rumah sakit beralasan bahwa tidak mengetahui vaksin tersebut. Maka alasan tersebut sangat tidak rasional, dikarenakan dalam jual beli barang ataupun jasa selalu ada pengujian terlebih dahulu, apalagi dalam dunia medis telah menjadi keharusan untuk melakukan pengujian laboratorium serta bukankah dalam rumah sakit segala penawaran kefarmasian/obat termasuk vaksin harus terlebih dahulu lalui instalasi kefarmasian untuk menguji vaksin tersebut.

UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan jelas mengatur terkait penyediaan farmasi, dimana vaksin masuk dalam kategori tersebut.Sebagaimana Pasal 98 (2) mengatur bahwa “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan menyimpan, mengolah, mempromosikan ,dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat” , ayat (4) “Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi, pengadaan, promosi dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”. Apabila kembali melihat kedudukan CV Azka Medika diatas maka tindakan penawaran tersebut telah melanggar hukum sebagaimana Pasal 197 UU Kesehatan mengatur “ setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000.00“. Bahkan dalam KUHP Pasal 386 ayat (1) juga mengatur “Barangsiapa menjual,menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui bahwa itu dipalsu,dan menyembunyikan hal itu diancam dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Pasal 386 ayat (1) KUHP diatas, pada intinya tidak hanya menjerat pelaku pembuat vaksin palsu atau yang menyebarkan dan menjual, namun lebih dari itu dapat menjerat direktur rumah sakit sampai kepada tenaga kesehatan medis termasuk dokter.

Direktur rumah sakit ,dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang memiliki keterkaitan baik sebagai pembuat,yang melakukan, yang menyuruh melakukan,serta yang turut serta melakukan dapat dijerat dikarenakan bagian dari subjek hukum (naturlijke person) yang memiliki penduga terkait segala sesuatu yang perjanjikan dalam jual beli barang dan jasa, apalagi direktur rumah sakit,dokter dan tenega kesehatan memiliki kelebihan dalam hal keilmuan medis serta laboratorium sebagai sumber daya utama untuk menguji originalitas vaksin tersebut palsu atau tidak.

Dalam hal ini rumah sakit oleh pasien dapat meminta tanggung jawab pidana korporasi rumah sakit, dikarenakan apabila pembelian vaksin palsu tersebut diketahui dan disetujui serta direktur rumah sakit tidak pernah memerintahkan dokter atau tenaga kesehatan lainnya melakukan uji laboratorium, maka direktur rumah sakit telah menyalahgunakan kewenagannya.Perlu diketahui bahwa tindakan hukum direktur rumah sakit bukan tindakan hukum personal melainkan tindakan hukum korporasi. Selain itu rumah sakit merupakan subjek hukum (recht person) yang menyandang hak dan kewajiban.

Pendapat Prof.Muladi,SH yang berpendapat bahwa tanggung jawab pidana korporasi terdapat model-model tanggung jawab yang terdiri dari ;

  1. pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab;
  2. korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab;dan
  3. korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Dalam kasus ini tidak hanya semata-mata melibatkan pihak pembuat vaksin palsu dan CV Azka Medika saja, namun juga melibatkan oknum-oknum direktur rumah sakit, dokter dan tenaga kesehatan lainnya demi mencari keuntungan lebih tanpa melihat aspek keselamatan medis anak-anak dimasa depan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan BPOM seharusnya jangan bersikap reaktif setelah persoalan vaksin palsu mencuat ke publik, namun sedari awal memperketat pengawasan diberbagai fasilitas pelayanan kesehatan tidak hanya rumah sakit, namun klinik kesehatan pun harus diawasi, tindakan ini harus dilakukan dikarenakan sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) UU Kesehatan mengatur “ Menteri Kesehatan melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya dibidang kesehatan dan upaya kesehatan”. BPOM sendiri penulis istilahkan seperti “tentara tak bersenapan”, maksudnya kedudukannya secara yuridis normatif sangat lemah, karena kedudukannya hanya didasarkan pada Keputusan Presiden di era Susilo Bambang Yudiono saat itu, sehingga tidak bisa lakukan lebih terkait pengawasan kefarmasian yang kewenangan dipenuh masih dimiliki Kementerian Kesehatan. Maka dari itu menurut penulis, kasus ini merupakan momentum untuk memperjelas kewenangan pengawasan kefarmasian berada pada Kementerian Kesehatan atau BPOM. Kalaupun oleh Pemerintah menginginkan keduanya tetap mengawasi kefarmasian termasuk vaksin, maka UU Kesehatan pengaturan terkait obat dan makanan harus dirubah lembaga mana yang memiliki kewenangan mengawasi dan menindak secara hukum, atau antara Kementerian Kesehatan dan BPOM memiliki kewenangan yang sama dalam mengawasi dan menindak pelanggaran kefarmasian. Sedangkan usulan lain penulis, alangkah baiknya BPOM dibubarkan saja apabila dibentuk, namun tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengawasi seluruh ruang lingkup kefarmasian termasuk vaksin.#Mena

Leave a Reply